Posted in: Umum

Penggolongan Hukum

Penggolongan Hukum

  1. Berdasarkan Bentuknya :
  2. Hukum Tertulis
  3.  Hukum Tidak Tertulis
  4.  Berdasarkan Wilayah Berlaku :
  5. Hukum Lokal
  6.  Hukum Nasional
  7.  Hukum Internasional
  8.  Berdasarkan Fungsinya :
  9.  Hukum Marerial
  10.  Hukum Formal
  11. Berdasarkan Waktu Berlakunya :
  12. Hukum Positif atau hukum yang berlaku sekarang
  13. Hukum yang berlaku pada masa yang akan dating
  14. Hukum antar waktu ( hukum trasitor )
  15. Berdasarkan Isi Masalah :
  16. Hukum Privat ( hukum sipil )
  17.  hukum Publik ( hukum Negara )
  18. Berdasarkan Sumbernya :
  19. Undang – undang
  20.  Kebiasaan
  21.  Traktat
  22.  Yurisprudensi.
  1.  Tata Urutan Perundang – undangan Negara Republik Indonesia

Tata Urutan Perundang – undangan Negara republic Indonesia diatur dalam ketetapan MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang – Undangan yang meliputi :

  1. UUD 45
  2. Tap. MPR RI
  3. Undang – undang
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang
  5. Peraturan Pemerintah
  6.  Keputusan Presiden
  7.  Peraturan Daerah
  1. Pengertian Sistim Hukum Nasional

Sistim hukum nasional adalah keseluruhan unsur – unsur hukum nasional yang saling berkait guna mencapai tatanan sosial yang berkeadilan. Adapun sistim hukum meliputi dua bagian yaitu :

  1. Stuktur Kelembagan Hukum

Sistim berserta mekanisme kelembagaan yang menopang Pembentukan dan Penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Sistim Kelembagan Hukum meliputi :

  1. Lembaga – lembaga peradilan
  2. Apatatur penyelenggaraan Hukum
  3. Mekanisme penyelenggaraan hokum
  4. Pengawasan pelaksanaan hokum
  5. Materi Hukum yaitu  Kaidah – kaidah yang dsituangkan dan dibakukan dalam persatuan hukum baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis.
  6. Budaya Hukum yaitu: Pembahasan mengenai budaya hukum meniti beratkan pada pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat.

Sistim Peradilan Nasional

Sistim Peradilan Nasioanl diartikan sebagai suatu keseluruhan kompenen Peradilan Nasioanal yang meliputi pihak – pihak dalam proses peradilan, Hirerki Peradilan, maupun aspek – aspek yang bersifat procedural dan saling berkaitan sedemkian rupa, sehingga terwujut kwadilan hukum.

Untuk mewujutkan tujuanya, seluruh komponen dalam system peradilan harus berfungsi dengan baik , adapun komponen tersebut meliputi :

  1. Materi Hukum Marterial dan Formal ( Hukum Acara )

Hukum material adalah hukum yang berisi tentang perintah dan larangan,. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan mempertahankan hukum material.

  1. Prosedur Peradilan ( Komponen yang bersifat Prosedural )

Yaitu bagaimana proses pengajuan perkara mulai dari penyelidikan – penyelidikan penuntutan sampai pada pemeriksaan di siding pengadilan. Prosedur pengadilan yang berlaku meliputi :

  1. Penyelidikan
  2.  Penyidikan
  3.  Penuntutan
  4.  Mengadili

Secara umum peranan lembaga peradilan adalah menerima, memaksa, dan sekaligus memutuskan suatu perkara di sidang pengadilan dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan.

  1. Budaya Hukum

Komponen yang sangat penting dan menentukan tegaknya keadilan adalah kesadaran hokum

  1. Hierarki Kelembagaan Peradilan

Susunan lembaga perradilan yang secara hierarki memiliki fungsi dan kewenangan peradilan masing – masing.

 

Baca juga: