Pemerintah Indonesia Akan Bentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional

Pemerintah Indonesia Akan Bentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional

Integrasi unit-unit penelitian di sekian banyak lembaga dan kementerian yang dijanjikan Presiden Joko Widodo segera terwujud. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan, Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang diabsahkan DPR Juli 2019 mempercayakan pembentukan badan penelitian nasional setingkat kementerian yang bakal dipimpin pejabat setingkat menteri.

Nama sah badan penelitian dan inovasi nasional (BRIN) itu dan pimpinannya akan diberitahukan oleh Presiden. “Di bawah satu badan, maka riset-riset nasional bakal semakin konsentrasi dan terarah. Hasilnya akan dominan sangat positif terhadap peradaban dunia riset di Indonesia,” ujar Nasir di sela Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) di Denpasar, Bali, kemarin.

UU ini adalahinisiatif pemerintah yang dibentuk sejak 2014 sebagai pengganti UU Nomor 18/2002 mengenai Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek kemudian dikemukakan ke DPR pada 2017. UU Sisnas Iptek tak melulu mengatur mengenai peneliti laksana UU lama, tapi pun perekayasa.

Dampaknya ialah pemerintah tidak melulu bertugas memajukan penelitian, namun juga campuran antara penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap). “Tujuannya pasti untuk menghasilkan invensi dan inovasi. Ada integrasi antara peneliti dan perekayasa,” kata Nasir.

Diberitakan sebelumnya, UU Sisnas Iptek berisi sejumlah peraturan baru laksana rencana induk pemajuan penelitian nasional bakal menjadi acuan penyusunan RPJPN dan RPJMN. Usia pensiun peneliti berpengalaman utama menjadi 70 tahun dan peneliti berpengalaman madya menjadi 65 tahun.

Pembentukan komisi etik untuk mendirikan kode etik litbangjirap iptek. Pemerintah memutuskan wajib serah dan mesti simpan atas semua data primer dan output riset, sangat singkat 20 tahun, melewati sistem informasi iptek yang terintegrasi secara nasional. Insentif pengurangan pajak untuk badan usaha yang mengerjakan litbangjirap.

UU ini pun mengatur kerja sama riset dengan pihak asing. Para peneliti asing mesti lapor guna mendapat izin menganalisis di Indonesia dan mesti melibatkan peneliti Indonesia. Material penelitian tidak boleh sembarangan dibawa terbit negeri karena semua kekayaan Indonesia mesti dilindungi. UU Sisnas Iptek dilengkapi sebanyak sanksi administratif dan peraturan pidana untuk pelanggarnya.

Sementara itu, Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe mengatakan, pihaknya melangsungkan Rakornas Penguatan Inovasi di peringatan Hakteknas di Bali untuk memutuskan dan merumuskan sekian banyak langkah, kebijakan, dan program guna penguatan inovasi di masa mendatang. Jumain bercita-cita akan muncul tidak sedikit rekomendasi yang dapat menghasilkan pelbagai inovasi dengan akibat ekonomi untuk bangsa.

Rekomendasi dari rakor ini pun akan menjadi masukan penyusunan ketentuan turunan dari UU Sisnas Iptek. Sedikitnya bakal ada 22 ketentuan pemerintah dan dua ketentuan presiden sebagai turunan dari UU tersebut. Salah satunya ketentuan presiden tentang rencana induk pemajuan penelitian nasional.

Jumain menargetkan, semua ketentuan turunan tuntas dalam masa-masa enam bulan dari amanat dua tahun sebab keperluannya paling mendesak. “UU Sisnas Iptek membalas problema riset yang terjadi di masa lalu. Salah satu misal masalah ialah mobilitas dosen peneliti supaya bisa bekerja di dunia industri,” cerah Jumain.

Menurutnya, masalah ini urgen dicarikan solusi karena dunia industri memerlukan SDM yang bagus dan peneliti dapat mengembangkan kemampuannya. Hal yang tak kalah mendesak mencantol dana abadi riset serta masterplan penelitian. Tahun ini pemerintah memperhitungkan dana abadi riset sebesar Rp990 miliar.

Beberapa rekomendasi dari Rakornas Penguatan Inovasi di antaranya lembaga litbangjirap mesti menghasilkan produk inovasi sebagai outcome dari pekerjaan litbang dan pemerintah mesti mendorong proses alih teknologi guna mempercepat penguatan kapasitas inovasi nasional.

“Pemerintah pun harus mengembangkan ketentuan dan model bisnis yang kondusif demi terciptanya ekosistem inovasi yang lebih baik dalam proses alih teknologi dari lembaga litbangjirap guna terciptanya spinoff industry,’’ katanya.

Sumber : http://www.jachta.lt/mecstats/index.php?page=reffer_detail&dom=www.pelajaran.co.id