Desember 2018, Indonesia Harus Memiliki Data Guru Nasional

Desember 2018, Indonesia Harus Memiliki Data Guru Nasional

Desember 2018, Indonesia Harus Memiliki Data Guru Nasional
Desember 2018, Indonesia Harus Memiliki Data Guru Nasional

Sinkronisasi data guru di Indonesia hingga akhir tahun 2018 belum jelas

. Masih banyak ketidaksamaan data di setiap daerah, bahkan di dalam dua kementerian, yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KempanRB) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Berkaca pada fakta tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menargetkan Desember 2018, data kebutuhan guru secara nasional selesai.

Sebelumnya, berdasarkan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di KempanRB, yang juga berfungsi sebagai penyelenggara, membuka formasi untuk guru sebanyak 112.000 orang. Jumlah guru tersebut dipercaya untuk mengisi kekurangan guru. Namun, rekrutmen yang dilakukan KempanRB tidak sejalan dengan Kemdikbud selaku pengguna.

Melihat tidak samanya data di dua kementerian, Muhadjir Effendy mengatakan tugas Kemdikbud

hanya menetapkan kuota atas usulan daerah. Kemdikbud tidak memiliki wewenang untuk menentukan kuota. Namun disayangkan berdasarkan hasil evaluasi, usulan guru yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Pemda) selama ini sebagai besar tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Usulan daerah (pemda–red) telah dievaluasi Kemdikbud, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil, karena daerah sendiri tidak semuanya punya data akurat. Maka sekarang kita ajak duduk bersama agar mendata kebutuhan guru sehingga akurat dan dapat digunakan untuk data nasional,” kata Muhadjir dalam Rapat Koordinasi Penataan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis(16/11).

Muhadjir juga menyebutkan, kendala tidak akuratnya data juga karena pemerintah sudah lama

tidak memperbaharui data pokok pendidikan (Dapodik). Diharapkan melalui rakor nasional yang akan berlangsung di empat regional ini akan memperbaharui dapodik, terutama di sektor guru agar segera memiliki data guru nasional, mengingat masalah pendidikan paling vital berada di guru.

Selanjutnya, Muhadjir menargetkan, Indonesia memiliki data guru nasional paling lambat Desember 2018 ini, sehingga data tersebut dipastikan digunakan untuk merekrut atau pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Kita berharap Desember ini sudah memiliki data kebutuhan guru dan jumlah guru honorer yang akurat,” ujarnya.

Ada pun pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi (rakor) penyusunan data guru nasional antara lain KempanRB, Badan Kepegawaian Negara(BKN), Kemenko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Keuangan(Kemkeu), Kemenko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

2.500 Zonasi Guru
Mendatang, Muhadjir menuturkan, pemerintah akan menyelesaikan masalah pendidikan dengan satu skema yakni zonasi. Dalam hal ini, rekrutman, penerimaan peserta didik baru (PPDB), hingga pelatihan dan pembinaan dilakukan berdasarkan zonasi.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/