Sistem Penomoran pada Kerangka Karangan

Sistem Penomoran pada Kerangka Karangan

Sistem Penomoran pada Kerangka Karangan
Sistem Penomoran pada Kerangka Karangan

Ada dua cara :

1. Sistem Campuran Huruf dan Angka.

I . Angka Romawi Besar untuk BAB

A. Huruf Romawi Besar untuk Sub Bab

1. Angka Arab besar

a. Huruf Romawi Kecil

i. Angka Romawi Kecil

(a) Huruf Romawi Kecil Berkurung

(1) Angka Arab Berkurung

Contoh

I. Pendahuluan

II. Tingkat Ekonomi dan Fertilitas di Indonesia

A. Bukti-Bukti dari Sensus 2000

B. Bukti-Bukti dari Survei Fertilitas-Mortalitas 1995

C. Studi Kasus di Lampung

1. Pengukuran Fertilitas

2. Penyebab Perbedaan fertilitas

a. Retaknya Perkawinan

b. Abstinensi Setelah Melahirkan

c. Perbedaan Fekunditas

III. Kesimpulan

2. Sistem Angka Arab (dengan digit).

1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1

2.

2.1

2.1.1

dst.

Contoh

1. Pendahuluan

2. Tingkat Ekonomi dan Fertilitas di Indonesia

2.1. Bukti-Bukti dari Sensus 2000

2.2. Bukti-Bukti dari Survei Fertilitas-Mortalitas 1995

2.3. Studi Kasus di Lampung

2.3.1. Pengukuran Fertilitas

2.3.2. Penyebab Perbedaan fertilitas

2.3.2.1. Retaknya Perkawinan

2.3.2.2. Abstinensi Setelah Melahirkan

2.3.2.3. Perbedaan Fekunditas

3. Kesimpulan

Sumber : https://jilbabbayi.co.id/soccer-cup-2020-apk/

Sistem Penilaian SBMPTN 2018 Dinilai Lebih Fair

Sistem Penilaian SBMPTN 2018 Dinilai Lebih Fair

Sistem Penilaian SBMPTN 2018 Dinilai Lebih Fair
Sistem Penilaian SBMPTN 2018 Dinilai Lebih Fair

Panitia pusat Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri (SN-PMB PTN) 2018 mengubah sistem penilaian seleksi masuk tertulis atau Seleksi Bersama Masuk PTN (SBMPTN) tersebut pada tahun ini.

Sekretaris Panitia Pusat SN-PMB PTN, Prof. Joni Hermana, metode penilaian pada SBMPTN tidak hanya memperhitungkan jumlah soal yang dijawab dengan benar dan salah oleh peserta. Penilaian juga memperhitungkan karakteristik setiap soal, khususnya tingkat kesulitan dan sensitivitasnya dalam membedakan kemampuan peserta.

“Penilaian terhadap jawaban SBMPTN 2018 tidak lagi menggunakan skor 4 (empat) untuk jawaban benar, skor 0 (nol) untuk yang tidak menjawab, dan skor negatif 1 (-1) untuk jawaban yang salah seperti pada SBMPTN 2017, ” ujar
Hermana melalui siaran persnya.

Metode penilaian oleh panitia pusat dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama,

seluruh jawaban peserta SBMPTN 2018 akan diproses dengan memberi skor stau pada setiap jawaban yang benar dan nol untuk setiap jawaan yang salah atau tidak dijawab.

Tahap ke dua, dengan menggunakan pendekatan Teori Response Butir, setiap soal akan dianalisis karakteristiknya. Di antaranya tingkat kesulitan relatifnya terhadap soal yang lain, dengan mendasarkan pada pola response jawaban seluruh peserta tes tahun 2018.

“Dengan menggunakan model matematika, maka akan dapat diketahui tingkat kesulitan soal-soal yang dikategorikan mudah, sedang, maupun sulit,” lanjutnya.

Ke tiga, karakteristik soal yang diperoleh pada Tahap II,

kemudian digunakan untuk menghitung skor setiap peserta. Soal-soal sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding soal-soal yang lebih mudah.

Dengan sistem ini, maka setiap peserta yang dapat menjawab jumlah SOAL yang SAMA dengan BENAR, akan dapat memperoleh nilai yang BERBEDA tergantung pada soal mana saja yang mereka jawab dengan benar.

Joni menyontohkan, peserta A dapat menjawab dengan benar 5 soal yaitu nomor 1, 5, 7, 11, dan 13. Sedangkan peserta B juga dapat menjawab 5 soal dengan benar yaitu nomor 1, 5, 9, 12, dan 15.

Kedua peserta tersebut nantinya akan mendapatkan skor akhir yang berbeda

. Ini karena butir soal yang dijawab dengan benar oleh peserta A memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dengan butir soal yang dikerjakan dengan benar oleh peserta B.

Penskoran ini, menurut Joni, sudah lama digunakan secara meluas di negara-negara maju di Amerika dan Eropa. Dengan menyertakan karakteristik setiap soal dalam penilaian, skor yang diperoleh akan lebih “fair” dan dapat membedakan kemampuan peserta dengan lebih baik. (Andi)

 

Baca Juga :

Soal USBN SMP Palembang Tanya Seks Bebas, di Bogor juga Ada!

Soal USBN SMP Palembang Tanya Seks Bebas, di Bogor juga Ada!

Soal USBN SMP Palembang Tanya Seks Bebas, di Bogor juga Ada!
Soal USBN SMP Palembang Tanya Seks Bebas, di Bogor juga Ada!

Dunia pendidikan kembali dibuat gempar. Sebuah soal Ujian Sekolah Pendidikan

Jasmani dan Kesehatan (US PJOK) tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bagaimana tidak, soal ini berisi pertanyaan tentang seks bebas.

Soal itu menanyakan “Tempat yang paling banyak digunakan untuk melakukan seks bebas?”. Netizen jadi teringat dengan kasus serupa yang terjadi di Bogor tahun lalu, soal ujian akhir madrasah ibtidaiyah setingkat SD memuat soal berkonten pornografi.

Soal ujian tingkat SMP itu viral di media sosial Facebook. Salah satunya yang diunggah oleh pemilik akun Facebook Sitti Musdalifah di Grup Facebook Forum Guru Indonesia pada Kamis lalu (19/4) .

Pada soal nomor 25, tertulis pertanyaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, tempat yang paling banyak digunakan untuk melakukan seks bebas adalah

di…

A.Rumah
B. Taman
C.Mobil
D.Hotel

“Soal US PJOK tingkat SMP, hari ini 19 April 2018, soal model apa ini.. (emote) ,” tulis Sitti Musdalifah dalam statusnya.

Di grup facebook tersebut, hingga Kamis (26/4), postingan itu sudah dibagikan lebih dari 21.000 kali.

Beragam komentar disampaikan atas postingan itu. Mayoritas netter menganggap soal tersebut tidak tepat dan tidak memberi manfaat terlebih untuk anak SMP.

“Kurang tepat soalnya, tapi ini benar adanya ya…? Yg bermasalah pasti guru yg membuat soalnya…dinas tolong telusuri pembuat soalnya ..Mksh.’” tulis Amirul Mukminin.

“Yang buat soal yang bermasalah..Tlg dinas terkait di tindaklanjuti

…Demi generasi yang lebih baik,” tulis Jamhir Islami.

“Soal itu betulkah ? Siapa yg punya anak/keponakan yg Smp ? Mohon di chek kebenarannya… Siapa tau Hoax……,” tulis Wardhani Ulfah Eko.

Pada kolom komentar, Sitti Musdalifah menegaskan, postingan itu benar-benar ada dan bukan hoaks. Ia juga menyebut, soal itu beredar di Kabupaten Konawe.

“selamat siang bapak dan ibu, sy sebagai pemilik postingan ini menyatakan bahwa soal ini benar dan bukan hoax. klw ada yg bertanya d mana Kabupaten konawe selatan silahkan buka peta,” tulis Sitti, Sabtu (21/4).

 

Sumber :

https://memphisthemusical.com/

Ini 3 Jurusan Soshum yang Persaingannya Paling Ketat di SBMPTN 2018

Ini 3 Jurusan Soshum yang Persaingannya Paling Ketat di SBMPTN 2018

Ini 3 Jurusan Soshum yang Persaingannya Paling Ketat di SBMPTN 2018
Ini 3 Jurusan Soshum yang Persaingannya Paling Ketat di SBMPTN 2018

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) sudah di depan mata.

Tiap peserta harus bertarung memperebutkan kursi yang terbatas di PTN pilihannya. Apa saja jurusan Sosial dan Humaniora (Soshum) yang persaingannya ketat di SBMPTN tahun ini?

Tiga jurusan itu yakni Ilmu Hukum, Manajemen dan Psikologi. Berikut ini ketersediaan kursi dan tingkat persaingan prodi di 3 PTN favorit seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia:

Undip

Prodi Ilmu Hukum di PTN ini memiliki tingkat persaingan paling tinggi.

Ada 86 kursi yang tersedia yang diperebutkan 3.647 peminat di tahun 2017. Urutan kedua dipegang prodi Manajemen yang diminati 3.477 calon dan hanya menampung 105 kursi. Psikologi juga menjadi pilihan favorit dengan 2.776 peminat dan 85 kursi tersedia.

UGM

Jurusan Ilmu Hukum masih menjadi primadona di UGM. Terdapat 3.584 peminat yang akan memperebutkan kuota 124 kursi. Demikian pula dengan jurusan psikologi yang hanya menyediakan  96 kursi untuk 3.457 peminat. Jurusan manajemen menempati urutan 3 dengan 3.045 peminat untuk 52 kursi.

UI

Ilmu hukum di UI menjadi pilihan paling banyak diminati dengan 4.297

peminat yang akan memperebutkan 175 kursi yang tersedia. Prodi favorit selanjutnya ditempati oleh manajemen dan psikologi. Prodi manajemen hanya menampung 136 kursi untuk 4.159 peminat dan prodi psikologi hanya menerima 140 dari 3.843 peminat.

Tingkat persaingan peserta SBMPTN untuk memperebutkan prodi yang diminati dapat diakses dengan masuk ke laman resmi yang disediakan panitia SBBMPTN di

 

Sumber :

https://appliedanimalbehaviour.com/

PGRI Dorong Pemerintah untuk Menjadikan Guru sebagai ASN Pusat

PGRI Dorong Pemerintah untuk Menjadikan Guru sebagai ASN Pusat

PGRI Dorong Pemerintah untuk Menjadikan Guru sebagai ASN Pusat
PGRI Dorong Pemerintah untuk Menjadikan Guru sebagai ASN Pusat

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah segera merealisasikan pengelolaan guru secara terpusat. Dengan demikian, mutu dan kesejahteraan guru akan merata.

Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Nurullah Koswara menegaskan

, desentralisasi pengelolaan guru seperti yang terjadi saat ini kerap menimbulkan masalah.

Di antaranya, guru kerap dijadikan alat politis oleh pejabat daerah dan tidak lepas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baca Juga: Nadiem Makarim Pastikan Rp 307 Triliun

Dana Pendidikan Mengalir ke Daerah

Dudung menilai, fungsi guru nyaris serupa dengan Polri dan TNI yang bertindakan sebagai alat keamanan dan pertahanan negara.

Guru sebagai alat pertahanan utama dalam upaya membangun sumber daya manusia.

Menurut dia, menarik guru menjadi aparatur sipil negara

(ASN) pusat akan memberikan manfaat signifikan terhadap mutu pendidikan nasional.

Kendati demikian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara harus memiliki mekanisme yang efektif untuk merealisasikan wacana tersebut.

 

Baca Juga :

Rencana RPP Cukup Satu Halaman, Mendikbud: Kita Bikin Jadi Tiga Komponen Inti

Rencana RPP Cukup Satu Halaman, Mendikbud: Kita Bikin Jadi Tiga Komponen Inti

Rencana RPP Cukup Satu Halaman, Mendikbud Kita Bikin Jadi Tiga Komponen Inti
Rencana RPP Cukup Satu Halaman, Mendikbud Kita Bikin Jadi Tiga Komponen Inti

Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP) merupakan salah satu kebijakan yang di keluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam “Merdeka Belajar”.

Dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Kemendikbud, Nadiem berpendapat , penyerderhanaan RPP ini ditujukan untuk para guru agar dapat meringankan beban administrasi guru.

Dimana RPP yang biasanya terdiri dari belasan komponen kini

disederhanakan menjadi tiga kompnen inti yang dapat dibuat dalam satu halaman.

Baca Juga: Kurangi Sistem Zonasi, Menko PMK: Sejak Dulu Saya Tidak Menyukai Kastanisasi Sekolah

“Jadi yang tadinya ada belasan komponen, kita bikin jadi tiga komponen inti.

Yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran

, dan asesmen atau penilaian pembelajaran,” ujar Nadiem dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta.

Kemendikbud pun akan memberikan contoh RPP singkat yang dapat dibuat dalam satu halaman namun tetap berkualitas.

Nadiem mengatakan hal yang terpenting dalam RPP bukan mengenai penulisannya.

 

Sumber :

https://www.belajarbahasainggrisku.id/

Kemendikbud Restorasi Film Kereta Api Terakhir, Upaya Pemanfaatan terhadap Kepentingan Masyarakat

Kemendikbud Restorasi Film Kereta Api Terakhir, Upaya Pemanfaatan terhadap Kepentingan Masyarakat

Kemendikbud Restorasi Film Kereta Api Terakhir, Upaya Pemanfaatan terhadap Kepentingan Masyarakat
Kemendikbud Restorasi Film Kereta Api Terakhir, Upaya Pemanfaatan terhadap Kepentingan Masyarakat

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

(Kemendikbud) melalui Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) kembali merestorasi film lawas nasional berjudul “Kereta Api Terakhir”.

Di produksi oleh Perusahaan Produksi Film Negara (PPFN) pada tahun 1981, merupakan film ke empat yang direstorasi oleh Kemendibud.

“Ketika sudah direstorasi, keinginan Kemendikbud

adalah agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” disampaikan Kepala Pusbangfilm Maman Wijaya yang mewakili Direktur Jenderal Kebudayaan pada peluncuran dan pemutaran film hasil restorasi “Kereta Api Terakhir” di bioskop CGV, FX Mal, Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Cegah Pernikahan Dini dengan Pondasi Pendidikan

Ia berpendapat, Pusbangfilm sudah menggambarkan film-film

yang akan di retorasi oleh pemerintah.

Film-film yang sudah termasuk dalam kategori rusak parah dan memiliki nilai budaya yang tinggi memiliki prioritas untuk di retorasi.

Film “Kereta Api Terakhir” dipilih untuk direstorasi karena miliki cerita yang membahas perjuangan revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 – 1947.

Film ini merupakan film kolosal yang di produksi dalam negeri dan melibatkan 15.000 pemain.

 

Sumber :

https://www.kakakpintar.id/

Biaya Operasional Sekolah Mesti Dipenuhi

Biaya Operasional Sekolah Mesti Dipenuhi

Biaya Operasional Sekolah Mesti Dipenuhi
Biaya Operasional Sekolah Mesti Dipenuhi

Biaya operasional sekolah mesti dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat

dengan adanya kebijakan biaya SPP gratis pada tingkat SMA sederajat. Dengan demikian, mutu pendididikan dapat tetap terjaga.

Kepala SMKN 7 Kota Bekasi Lusharyan Wanturol Tulistyowati mengatakan, sepakat adanya kebijakan biaya SPP gratis. Namun dengan catatan pemerintah harus mampu memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik.

”Jika dalam keputusan tersebut pemerintah provinsi Jawa Barat dapat memenuhi kebutuhan sekolah dengan baik, maka saya sangat setuju sekali, karena nantinya orang tua juga tidak berat untuk menyekolahkan putra dan putrinya,” ujar Lusharyan kepada Radar Bekasi, Kamis (28/11).

Jika kebutuhan sekolah tak terpenuhi dengan baik, akan berimbas pada penurunan kualitas pendidikan

. Sebab, selama ini dana komite yang dikelola oleh sekolah lebih banyak dianggarkan kedalam peningkatan sumber daya manusia dan memenuhi alat praktik sesuai dengan jurusan sekolah.

”Selama ini dana komite yang diterima oleh sekolah melalui pendanaan SPP kami buat untuk melengkapi dan meningkatkan sumber daya manusia, mulai dari pengembangan diri siswa, staff tata usaha (TU), guru serta tim manajemen sekolah,” tuturnya.

Hal senada diungkapkan Kepala SMAN 2 Kota Bekasi Ekowati. Perempuan yang juga menjabat

sebagai Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bekasi ini mengungkapkan, pemerintah mesti menanggung biaya operasional sekolah guna tetap memenuhi delapan standar pendidikan.

”SPP boleh saja digratiskan yang penting kebutuhan operasional sekolah untuk 8 standar pendidikan dapat dipenuhi, sehingga mutu pendidikan tetap terjaga,” ungkap Ekowati.

Sementara, Kepala SMKN 3 Kota Bekasi Boan mengungkapkan, penggratisan biaya SPP diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, bukan sebaliknya.

 

Baca Juga :

Mendikbud: Mulai 2021 UN Diganti Asesmen

Mendikbud: Mulai 2021 UN Diganti Asesmen

Mendikbud Mulai 2021 UN Diganti Asesmen
Mendikbud Mulai 2021 UN Diganti Asesmen

Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) akhirnya diumumkan Mendikbud Nadiem Makarim.

Mantan bos Gojek itu menyatakan UN 2020 menjadi UN terakhir. Penggantinya akan dimulai pada 2021 mendatang.

’’UN pada 2020 masih dilaksanakan sesuai format tahun sebelumnya. Tapi itu jadi UN terakhir yang diselenggarakan,’’ ungkap Mendikbud Nadiem Makarim saat rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (11/12).

Sebagai pengganti UN, sambung Nadiem, akan diselenggarakan Asesmen.

’’UN itu akan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter,’’ imbuhnya sebagaimana dilansir dari Detik.

Menurut Nadiem, UN format sekarang menjadi beban tidak hanya bagi siswa. Melainkan juga jadi beban bagi guru dan orang tua.

’’Ini bikin stress bagi banyak siswa, guru dan orang tua. Padahal,

maksud ujian berstandar nasional ini untuk mengakses sistem pendidikan, sekolahnya, geografinya maupun sistem penduduknya secara nasional,’’ tandasnya.

 

Sumber :

https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/

Penulisan Buku Agama Hampir Selesai

Penulisan Buku Agama Hampir Selesai

Penulisan Buku Agama Hampir Selesai
Penulisan Buku Agama Hampir Selesai

Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tengah menyelesaikan proses review

dan penulisan buku Pendidikan Agama Islam (PAI). Total ada 155 buku yang telah di-review dan hampir selesai penulisannya.

”Target kami, buku-buku tersebut sudah bisa digunakan pada tahun ajaran baru 2020/2021,” jelas Umar, dikutip dalam laman resmi Kemenag, kemarin.

Menurut Umar, penulisan buku ini diorientasikan agar Pendidikan Agama Islam

di madrasah bisa menjadi instrumen perekat kehidupan berbangsa dan bernegara. Target kompetensi dasarnya tidak sekadar pada aspek pengetahuan, tapi juga internalisasi dan transformasi nilai agama dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.

”Penulisan juga mempertimbangkan pembelajaran abad 21 yang diperkuat dengan nilai-nilai akhlak, modernitas, dan responsif atas kebutuhan kehidupan bernegara yang harmonis,” ujarnya.

”Materi yang berpotensi menjadi pintu masuk paham ekstrimis dan anti-Pancasila diganti dengan konten yang menguatkan moderasi beragama,” lanjutnya.

Direktur KSKK Madrasah mengapresiasi saran, masukan, kritik, dan respon cepat masyarakat

saat menemukan hal-hal yang dinilai berpotensi memunculkan kesalahpahaman. Respon cepat itu memudahkan Kementerian Agama untuk mengambil langkah-langkah perbaikan.

”Jika menemukan sesuatu yang bertentangan dengan semangat dan visi moderasi Islam, silahkan langsung dikomunikasikan kepada kami atau Kemenag Provinsi dan Kab/Kota sehingga kita bisa segera mengambil langkah produktif untuk kebaikan bersama,” tandasnya.

 

Sumber :

https://ruangseni.com/