Kongkalikong Pemodal – Politisi – Penguasa Kepentingan

Kongkalikong Pemodal – Politisi – Penguasa Kepentingan

Kongkalikong Pemodal – Politisi – Penguasa Kepentingan
Kongkalikong Pemodal – Politisi – Penguasa Kepentingan

[Al Islam 612] Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Kompas, hampir semua parpol mulai menyusun strategi untuk penggalangan dana. Hal itu terjadi karena pemilu 2014 yang membutuhkan dana sangat besar tinggal dua tahun lagi. Salah satu caranya adalah dengan mengutip iuran dari kader partai yang menjadi kepala daerah dan wakil rakyat. Bahkan, ketua partai politik bisa dijadikan mesin uang (kompas, 18/6).

Sistem Politik Demokrasi Biangnya

Biaya politik yang tinggi membuat partai politik membutuhkan dana yang besar terutama untuk kampanye dan merawat konstituen. Biaya Pemilu 2014 pun diperkirakan lebih mahal daripada Pemilu 2009, terlebih setelah sistem pemilu makin terbuka serta ideologi dan pragmatisme masyarakat makin cair.

Biaya politik tinggi itu menjadi ciri bawaan demokrasi kapitalisme. Pemilihan penguasa dan wakil rakyat melalui pemilu membutuhkan dana besar untuk membangun citra, mengenalkan calon, mendapatkan kendaraan partai, membujuk pemilih, menggerakkan mesin partai dan sebagainya. Bukan sistem politik demokrasi kalau tidak berbiaya tinggi. Dengan sifat seperti itu, sistem politik demokrasi menjadi sistem yang buruk dan berbahaya bagi kepentingan rakyat.

Untuk bisa masuk dalam sistem politik seperti itu hanya bisa dilakukan mereka yang memiliki modal uang. Modal terkenal dan ketokohan saja seringkali belum cukup. Apalagi ketika rakyat pun terformat menjadi pragmatis dan melihat kepentingan sesaat akibat didikan sistem politik pragmatis ini dan oleh sikap pragmatis politisi dan penguasa. Dalam kondisi seperti itu, politik uang menjadi hal lumrah.

Dalam kamus kapitalis, motivasi yang ada hanyalah motivasi materi dan mendapatkan keuntungan materi. Sistem politik yang melibatkan modal pun akhirnya dikelola seperti halnya industri menjadi sebuah industri politik. Biaya yang dikeluarkan dianggap sebagai modal yang ditanam dan harus kembali berikut keuntungan. Dalam sistem seperti itu, masuknya modal atau biaya tinggi membuat praktek politik transaksional menjadi biasa.

Jika politisi atau calon penguasa tidak punya modal sendiri, modal itu bisa dia dapatkan dari para cukong kapitalis yang siap memberikan modal. Lahirlah kolaborasi (baca persekongkolan) pemodal dengan politisi dan penguasa. Biaya yang diberikan cukong itu adalah modal yang dia tanam dan tentu saja harus kembali berikut untungnya. Politisi dan penguasalah yang harus merealisasikan itu atau setidaknya memberi “jalan“. Akhirnya disamping kepentingan sendiri, kepentingan cukong itu menjadi yang utama.

Disamping itu, biaya politik yang tinggi itu juga diduga menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi. Pasalnya, biaya yang telah dikeluarkan harus kembali. Segala cara akan ditempuh untuk mengembalikan modal itu sekaligus mengumpulkan modal untuk proses berikutnya. Selain korupsi, menjadi makelar baik makelar jabatan atau anggaran pun jadi. Apalagi memang politisi khususnya wakil rakyat memiliki pengaruh terhadap penentuan jabatan dan anggaran melalui kekuasaan anggaran, legislasi dan kontrol terhadap eksekutif.

Pada akhirnya, terjadilah persekongkolan pemodal-politisi-penguasa/pejabat. Kepentingan mereka dan kelangsungan posisi, jabatan dan kekuasaan menjadi yang mereka utamakan. Akibatnya, kepentingan rakyat terabaikan. Kepentingan rakyat tidak lebih hanya dijadikan komoditi, barang jualan selama kampanye.

Solusi: Sistem Politik Islam

Mimpi tentang sistem politik bersih dan politisi yang bersih serta peduli pada kepentingan rakyat hanya akan bisa diwujudkan dengan sistem politik Islam. Dalam Sistem Politik Islam, semua masalah di atas yang menjad ciri bawaan sistem politik demokrasi kapitalisme akan bisa disingkirkan dan dipupus.

Sistem dan perilaku politik dan pribadi politisi sangat dipengaruhi oleh paradigma politik yang dianut. Paradigma politik kapitalis adalah fokus pada masalah kekuasaan, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan dalam Islam, politik (as-siyasah) itu adalah bagian dari syariah, akidah Islam harus menjadi landasannya. Paradigma politik Islam adalah pemeliharaan urusan umat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai hukum-hukum Islam. Dengan paradigma politik Islam ini, yang menjadi fokus perhatian para politisi dan penguasa adalah pemeliharaan urusan dan kemaslahatan umat. Dari situ lahirlah perilaku politisi yang senantiasa memperhatikan urusan dan kepentingan umat. Kualitas seorang politisi dalam Islam diukur dari sejauh mana tingkat kepedulian dan pemeliharaannya atas urusan dan kepentingan umat.

Semua aktivitas politik itu bukan hanya berdimensi duniawi tetapi yang lebih melekat lagi adalah dimensi ukhrawi, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah atas sejauh mana ri’ayah (pemeliharaan) terhadap urusan rakyat (pihak yang diurus). Nabi saw bersabda:

« كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas pemeliharaan urusan rakyatnya (orang yang diurusnya) (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi)

Dalam melaksanakan aktivitas politik mengoreksi penguasa, umat boleh saja mewakilkan kepada orang yang mereka pilih menjadi wakil mereka. Hanya saja wakil rakyat dalam Islam itu adalah wakil dalam melakukan koreksi (muhasabah) dan menyampaikan pendapat. Dalam Sistem Politik Islam, pemilihan wakil umat itu adalah memilih orangnya, bukan partainya. Sebab disitu berlaku akad wakalah dan yang bisa menjadi wakil adalah orang, bukan lembaga. Wakil umat dalam Islam itu tidak memiliki kekuasaan legislatif, sebab dalam Islam kedaulatan adalah milik syara’, bukan milik rakyat (manusia). Wakil rakyat itu juga tidak menentukan anggaran dan pengangkatan pejabat. Sebab dua masalah itu dalam Islam adalah hak prerogatif Khalifah (kepala negara). Semua ketentuan itu meminimalkan peluang wakil umat itu untuk berperan menjadi makelar jabatan, anggaran dan proyek.

Dalam masalah suksesi penguasa daerah (wali/gubernur dan ‘amil -setingkat bupati/wali kota) dalam sistem Islam sangat berbeda dengan di dalam sistem demokrasi kapitalisme. Dalam Islam, wali atau ‘amil tidak dipilih langsung oleh rakyat, tetapi ditunjuk dan diangkat oleh Khalifah (kepala negara). Hanya saja, kelangsungan jabatan wali dan ‘amil itu diantaranya bergantung pada penerimaan dan kerelaan rakyat di wilayah/provinsi atau ‘umalah/kabupaten tempatnya menjabat. Jika rakyat di situ, secara langsung atau melalui wakil mereka, menyatakan tidak menerima atau tidak rela dengan kepemimpinan wali atau gubernur itu maka Khalifah harus mencopot wali atau ‘amil itu dan menggantinya dengan orang lain. Hal itu seperti yang terjadi pada al-‘Ala’ bin al-Hadramiy yang diangkat oleh Rasul saw menjadi ‘amil di Bahrain. Ketika penduduk Bahrain (‘Abdu Qays) menampakkan ketidakrelaan mereka atas kepemimpinannya, Rasul saw pun mencopotnya dan mengangkat Aban bin Sa’id sebagai gantinya.

Dengan begitu, suksesi penguasa daerah itu sangat murah biaya. Akan tetapi hasilnya, penguasa daerah itu akan penuh perhatian pada pemeliharaan urusan dan kemaslahatan rakyat. Sebab jika ia tidak baik dalam melakukan ri’ayah, rakyat atau wakil mereka bisa menyatakan ketidakrelaan terhadapnya dan Khalifah pun harus memberhentikan dan menggantinya dengan pejabat lain yang diridhai oleh rakyat.

Disamping semua itu, dalam sistem politik Islam korupsi, manipulasi, dan perolehan harta ilegal lainnya oleh politisi, penguasa dan pejabat akan bisa diminimalkan bahkan hampir hilang. Sejak awal Islam telah memberikan definisi dan batasan harta ghulul secara jelas. Rasul saw bersabda:

« مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ »

Siapa saja yang kami angkat untuk tugas tertentu dan telah kami tentukan gajinya maka apa yang dia ambil di luar itu adalah ghulul (HR Abu Dawud, Ibn Khuzaimah, al-Hakim)

Begitu pula hadiah dan komisi kepada penguasa atau pejabat juga merupakan harta ghulul yang haram.

Penguasa, pejabat, dan bisa juga pegawai, dicatat kekayaannya dan diperbarui secara berkala. Jika ditemukan indikasi perolehan atau jumlah harta yang tidak wajar, maka seperti yang dilakukan oleh Umar bin al-Khaththab dan disetujui oleh para sahabat, penguasa atau [ejabat itu harus membuktikan perolehan hartanya. Jika meragukan atau ia tidak bisa membuktikan harta itu diperoleh secara legal, maka harta itu akan disita dan dimasukkan ke kas Baitul Mal. Jika terbukti korupsi atau berbuat curang, maka tindakan pidana tu termasuk ta’zir dimana jensi dan kadar sanksinya diserahkan kepada ijtihad Qadhi. Sanksinya selain disita hartanya, juga bisa ditambah dengan diekspos, dijilid, dipenjara, bahkan bisa sampai hukuman mati, tentu bergantung pada seberapa serius dan bahayanya bagi umat.

Dengan begitu kalau ada penguasa, pejabat, politisi atau pegawai yang korup dan curang dengan cepat dan mudah bisa ditindak. Dengan semua itu, aparatur negara dalam Sistem Politik Islam akan selalu akuntable dan bersih. Sesuatu yang hanya bisa direalisasikan melalui penerapan syariah Islam dalam bingkai sistem politik Islam, yaitu Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah.

Wahai Kaum Muslimin

Penguasa dan politisi yang bersih dan peduli pada kemaslahatan rakyat tidak bisa terwujud dalam sistem politik demokrasi kapitalisme. Hal itu hanya bisa diralisasi di bawah Sistem Politik Islam, Khilafah, yang menerapkan syariah Islam secara totalitas. Kapan lagi kita perjuangkan dan wujudkan kalau tidak sekarang? Wallâh a’am bi ash-shawâb.

Sumber : https://student.blog.dinus.ac.id/blogtekno/seva-mobil-bekas/

Satu-satunya Sistem Pemerintahan yang Difardhukan oleh Allah

Satu-satunya Sistem Pemerintahan yang Difardhukan oleh Allah

Satu-satunya Sistem Pemerintahan yang Difardhukan oleh Allah
Satu-satunya Sistem Pemerintahan yang Difardhukan oleh Allah

Al-Islam edisi 613, 29 Juni 2012 M-9 Sya’ban 1433 H

بسم الله الرحمن الرحيم

Al-Khilafah, Satu-satunya Sistem Pemerintahan yang Difardhukan oleh Allah, Rabb Semesta Alam

Dan Seruan Negara Demokrasi Sipil Merupakan Kesalahan Besar Khususnya Jika Hal itu Keluar dari Bibir Kaum Muslim!

Kemarin tanggal 24 Juni 2012 Komite Pemilihan Umum Presiden di Mesir memutuskan kemenangan calon Muhammad Mursi atas saingannya Ahmad Shafiq. Berikutnya, Komite mengumumkan (Muhammad Mursi adalah presiden Mesir arab yang baru). Pernyataan pertama dari presiden baru adalah bahwa dia menyerukan negara demokrasi sipil. Juga bahwa ia mengumumkan persetujuan Mesir atas perjanjian-perjanjian Mesir yang bersifat internasional. Dan puncaknya tentu saja, dan itu yang dimaksudkan dengan pernyataan itu, perjanjian Camp David khianat yang menyetujui perampasan oleh Yahudi atas bumi Isra’ dan Mi’raj, bumi yang diberkahi, Palestina.

Wahai Kaum Muslim: sistem al-Khilafah dan pemutusan perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam perkara besar ataupun kecil, merupakan kewajiban dan sebaik-baik kewajiban. Hal itu sudah diketahui bersama, dan bukannya tidak diketahui. Al-Khilafah telah memakmurkan negeri-negeri kaum Muslim selama lebih dari tiga belas abad. Dengan al-Khilafah, kaum Mukmin bahagia dan mulia. Dan sebaliknya musuh-musuh Islam terpukul dan hina… Perkara ini telah ditetapkan dengan perintah Allah SWT:

] وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ [

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. (QS al-Maidah [5]: 49)

Juga telah ditetapkan dengan perintah Rasulullah saw:

« كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ اْلأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ اْلأَوَّلِ فَاْلأَوَّلِ »

Dahulu Bani Israel, (urusan) mereka dipelihara dan diurusi oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi sesudahku dan akan ada para khalifah dan mereka banyak. Mereka (para sahabat) berkata: “lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasul saw bersabda: “penuhilah baiat yang pertama lalu yang pertama” (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah ra)

Sebagaimana, perjuangan untuk tegaknya al-Khilafah adalah fardhu yang bisa menyelamatkan dari neraka.

« مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً »

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan niscaya dia menjumpai Allah pada hari Kiamat kelak tanpa memiliki hujjah dan siapa saja yang mati sementara dipundaknya tidak ada bekas baiat maka ia mati seperti kematian jahiliyah (HR Muslim dari Abdullah ibn Umar ra)

Baiat disini tidak ada kecuali kepada khalifah. Dan kematian jahiliyah merupakan kiasan atas dosa besar dimana orang yang tidak berjuang untuk al-Khilafah terjerumus di dalamnya.

Adapun negara sipil demokrasi maka itu adalah buatan sekulerisme yang diproduksi oleh barat kafir. Dengan negara sipil demokrasi, agama dipisahkan dari negara dan di dalam negara itu masyarakat menyerahkan keputusan hukum kepada manusia bukan kepada Rabbnya manusia, sehingga mereka menghalalkan dan mengharamkan, memperbolehkan dan melarang … Mereka bertanya kepada manusia dan sebaiknya mereka tidak bertanya kepada kitabullah SWT dan sunnah rasulullah saw.

Sedangkan keterikatan kepada perjanjian-perjanjian internasional yang menyia-nyiakan hak kaum Muslim, merampas tanah mereka dan menjadikan kaum kafir memiliki jalan untuk menguasai mereka, maka itu jelas merupakan kesalahan yang mengerikan dan merupakan pintu lebar untuk kesedihan dan kekerdilan di dunia dan sungguh azab Allah itu lebih besar … Semua itu merupakan musibah yang besar dan berbahaya dengan diserukan kewajiban-kewajiban ini di Mesir, Mesir al-Kinanah, Mesir yang merupakan anak panah Allah di muka bumi, Mesir yang mengalahkan pasukan salib, Mesir yang mengalahkan Tatar, dan Mesir yang mengalahkan entitas Yahudi dengan izin Allah dan melenyapkan eksistensinya … Semua itu merupakan musibah besar dan berbahaya yang diserukan di Mesir. Dan itu menjadi kesalahan yang lebih besar dan lebih serius jika diserukan dengan bibir orang-orang al-Ikhwan al-Muslimun yang calon mereka meraih kemenangan dengan dukungan suara kaum Muslim dengan anggapan mereka bahwa mereka akan diperintah dengan Islam dan berlindung di bawah naungan panji Islam, naungan al-Khilafah yang membuat mereka mulia setelah kerendahan, mereka aman setelah ketakutan dan mengembalikan bumi yang diberkahi setelah dirampas … Karena semua itulah mereka memberikan suara-suara dan dukungan mereka. Mereka memberikan suara dan dukungan mereka bukan agar sistem sekuler dikembalikan kepada mereka dengan wajah baru dan lisan baru tetapi dengan ucapan lama yang diperbarui menyerukan negara yang sekuler pemikiran, manhaj dan identitasnya!

Wahai Kaum Muslim: kita paham bahwa al-Khilafah ar-Rasyidah yang kedua dengan izin Allah SWT pasti datang, dengan hati orang-orang mukmin yang bertakwa, dengan tangan-tangan yang saling menyatu lagi bersih, dan dengan aliran yang kuat dan kokoh serta hidung musuh-musuh Islam pasti tersungkur … Ini adalah janji Rabb kita SWT.

] وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ [

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa (QS an-Nur [24]: 55)

Juga merupakan berita gembira Rasul kita saw:

« … ثُمَّ تَكُونُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ »

… kemudian akan ada Khilafah yang berjalan mengikuti manhaj kenabian (HR Ahmad)

Janji Allah SWT dan berita gembira Rasulullah saw pasti terjadi dengan izin Allah. Pada hari itu orang-orang yang beriman akan bergembira karena pertolongan Allah.

Sesungguhnya Hizbut Tahrir menyeru Anda wahai kaum Muslim agar Anda semua memenuhi panggilan Allah SWT dan tidak mengikuti kecuali jalan Allah SWT.

] قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [

Katakanlah: “Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS Yusuf [12]: 108)

Janganlah Anda menyerahkan keputusan hukum kecuali kepada syariah Allah SWT dalam seluruh apa yang terjadi diantara Anda.

] فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS an-Nisa’ [4]: 65)

Hizbut Tahrir menyeru Anda agar berjuang bersama kami untuk melanjutkan kembali kehidupan Islami di muka bumi dengan menegakkan al-Khilafah ar-Rasyidah kedua yang mengikuti manhaj kenabian dan membaiat seorang Khalifah untuk beraktivitas dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, Anda jadikan dia sebagai pelindung dan berperang di belakangnya.

« وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ »

Dan sesungguhnya seorang imam tidak lain merupakan laksana perisai yang orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Kemudian nasihat yang tulus ikhlas karena Allah SWT semata kami sampaikan kepada Presiden baru di Mesir: bertakwalah kepada Allah sehingga Anda kembali dari menyerukan negara sipil demokrasi yang sekuler pemikiran, manhaj dan identitasnya. Rujuk (kembali) kepada kebenaran itu memiliki fadhilah (keutamaan). Hal itu supaya Anda tidak merugi kehilangan dunia seluruhnya setelah Anda rugi kehilangan sebagian besarnya karena Dewan Militer memotong sayap-sayap Anda dan melucuti wewenang Anda … Juga supaya Anda tidak merugi kehilangan akhirat karena Anda menyenangkan Amerika dan barat dengan pernyataan negara sipil demokrasi, dan sebaliknya membuat murka Rabbnya Amerika dan Barat dengan duduk dari penegakan al-Khilafah dan penerapan syariah Allah SWT … Tidak diragukan lagi bahwa Anda membaca hadits Rasulullah saw:

« مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ وَمَنْ أَسْخَطَ النَّاسَ بِرِضَا اللهِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ »

Siapa saja yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah maka Allah menyerahkannya kepada manusia dan siapa saja yang membuat manusia marah dengan keridhaan Allah maka Allah mencukupkannya dari bantuan manusia (HR at-Tirmidzi dan Abu Nu’aim di al-Hilyah dari Aisyah ra)

Sungguh ini adalah nasihat yang tulus ikhlas karena Allah SWT. Kami tidak menginginkan dari Anda balasan ataupun ucapan terima kasih atasnya, kecuali sebagai pencegahan kegembiraan kaum kuffar beserta antek-antek mereka dan semua musuh-musuh Islam dengan kesengsaraan kaum Muslim ketika mereka tertawa lebar mendengar bahwa proyek mereka dalam negara sipil demokrasi telah diserukan oleh kaum Muslim, al-Ikhwan al-Muslimun. Dan innâ lillâhi wa innâ ilayhi râji’ûn -sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kita pasti kembali-.

Sumber : https://aldirenaldi.blog.institutpendidikan.ac.id/seva-mobil-bekas/

Confidentiality, Integrity and Objectivity of Management Accountant

Confidentiality, Integrity and Objectivity of Management Accountant

 

Confidentiality, Integrity and Objectivity of Management Accountant
Confidentiality, Integrity and Objectivity of Management Accountant

 Competence, Confidentiality, Integrity and Objectivity of Management Accountant

a. Competance (Kompetensi)

Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Mempertahankan tingkat yang sesuai kompetensi profesional oleh pembangunan berkelanjutan pengetahuan dan keterampilan.
  • Lakukan tugas profesional mereka sesuai dengan hukum, peraturan dan standar teknis.
  • Menyiapkan laporan lengkap dan jelas dan rekomendasi setelah analisis yang tepat informasi yang relevan dan dapat diandalkan

b. Confidentiality (Kerahasiaan)

Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Menahan diri dari mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka kecuali bila diizinkan, kecuali hukum wajib untuk melakukannya.
  • Menginformasikan bawahan yang sesuai mengenai kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pekerjaan mereka dan memantau kegiatan mereka untuk menjamin pemeliharaan kerahasiaan
  • Menahan diri dari menggunakan atau muncul untuk menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dalam pekerjaan mereka untuk keuntungan tidak etis atau ilegal baik secara pribadi atau melalui pihak ketiga.

c. Integrity (Kejujuran)

Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Hindari konflik aktual atau kepentingan dan menyarankan semua pihak yang tepat dari setiap potensi konflik.
  • Menahan diri dari terlibat dalam kegiatan apapun yang akan merugikan kemampuan mereka untuk menjalankan tugasnya secara etis.
  • Menolak hadiah, bantuan, atau perhotelan yang akan mempengaruhi atau akan muncul untuk mempengaruhi tindakan mereka.
  • Menahan diri dari aktivitas salah satu atau pasif menumbangkan pencapaian tujuan organisasi yang sah dan etis.
  • Mengenali dan dan berkomunikasi keterbatasan profesional atau kendala lain yang akan menghalangi penilaian bertanggung jawab atau kinerja yang sukses dari suatu kegiatan.
  • Mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan serta menguntungkan dan penilaian profesional atau pendapat.
  • Menahan diri dari terlibat atau mendukung aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi.

d. Objectivity (Objekivitas)

Praktisi akuntansi manajemen dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk:

  • Mengkomunikasikan informasi secara adil dan obyektif
  • Mengungkapkan penuh semua informasi relevan yang dapat diharapkan untuk mempengaruhi pemahaman pengguna dimaksudkan dari laporan, komentar, dan rekomendasi yang disampaikan.

Sumber : http://riskyeka.web.ugm.ac.id/seva-mobil-bekas/

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Menejemen

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Menejemen

Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Menejemen
Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Menejemen

Tanggung Jawab Akuntan Keuangan dan Akuntan Menejemen

Etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi. Ada banyak bidang yang dapat di pelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir tersedia di bidang keuangan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan putusan dan manajemen sumber daya yang tepat

Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor,pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi di mana aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan modal yaitu selisih antara aktiva dikurang hutang. Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan- aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984.

Akuntan manajemen mempunyai peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, dimana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis, maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya, dan etis (Anshori,2002). Dalam hubungannya dengan kesadaran etika, disebutkan bahwa masalah ini sering mencuat sebagai salah satu persoalan yang sering menghinggapi akuntan lokal. Menurut Sri Mulyani seperti dikutip dari Islahuddin dan Soesi (2002) menyatakan bahwa akuntan local sudah terbiasa dengan kondisi hitungan seimbang, yang dipaksa melindungi perusahan klien dari kebobrokan keuangan. Akibatnya dengan adanya kesadaran etis yang rendah member gambaran kekurang siapan akuntan lokal menghadapi pasar global. Untuk itu perlu lagi bagi para akuntan manajemen maupun para lulusan jurusan akuntansi yang kelak mengambil profesi sebagai akuntan manajemen untuk meninjau standar etika bagi akuntan manajemen yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountants, agar menampilkan karakteristik akuntan yang berkualitas dan mampu menjaga profesionalismenya di era globalisasi ini. Standard Etik Untuk Akuntan Manajemen. (Standars of Ethical Conduct for Management Accountants).

Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen prinsip akuntansi yang diterima baik dalam akuntansi dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prisnsip pengukuran yang Releven dalam akuntansi manajemen dan menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya.

Sumber : https://silviayohana.student.telkomuniversity.ac.id/seva-mobil-bekas/

Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum

Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum

Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum
Perusahaan Persekutuan Berbadan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Penyatuan Perusahaan

Dalam membentuk suatu perusahaaan dapat dilakukan berbagai cara:

  1. Penggabungan (merger), yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan.
  2. Peleburan (konsolidasi), yaitu peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang baru.
  3. Pengambilalihan (akuisisi), yaitu pembelian seluruh atau sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan lainnya.
Pembubaran dan Likuidasi Perseroan Terbatas

Pembubaran dan likuidasi perseroan terbatas berpedoman pada Pasal 114 UUPT, dapat terjadi karena:

  1. Keputusan RUPS.
  2. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir.
  3. Penetapan pengadilan.
Dengan demikian, jika perseroan telah bubar maka perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Kewajiban likuidator dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut:

  1. Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan.
  2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud memuat:
    a. Nama dan alamat kantor.
    b. Tata cara pengajuan tagihan.
    c. Jangka waktu pengajuan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
    d. Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan yang belaku ditolak, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, paling lambat 90 hari terhitung sejak tanggal penolakan.
    e. Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan ahsik akhir proses likuidasi sesuai ketentuan yang berlaku.
    f. Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 hari berkewajiban melakukan hal-hal berikut:
    1. Mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
    2. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
    3. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian.

Sumber : https://41914110003.blog.mercubuana.ac.id/seva-mobil-bekas/

Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan

Perusahaan Perseorangan
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang idirikan dan dimiliki oleh pengusaha perorangan yang bukan berbadan hukum, seperti perusahaan dagang, jasa, dan industri. Dalam hal ini kita akan fokuskan untuk perusahaan dagang. Walaupun belum ada yang menentukan secara resmi cara pendiriannya, namun dalam praktiknya bagi yang ingin mendirikan perusahaan dagang dapat mengajukan SIU (Surat Izin Usaha) kepada kantor wilayah perdagangan dan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) kepada Pemerintah setempat. Kedua surat izin tersebut menjadi bukti sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya.
Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum
Perusahaan ini merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja sama dalam bentuk perdata.
  1. Persekutuan Perdata (Maatschap)
    Merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua pihak menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama.
  2. Persekutan Firma (Vennoontshaf Onder Eene Firma)
    Pasal yang mengatur tentang ini adalah Pasal 15, 16 – 35 KUHD. Persekutuan Firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggungjawab sepenuhnya terhadap orang ketiga (menurut Pasal 16 WvK KUHD). Nama suatu firma biasanya diambil dari nama bersma pendirinya. Semua orang yang terlibat dalam persekutuan ini mempunyai tanggung jawab atas semua yang terjadi dalam persekutuan ini termasuk perjanjian dengan pihak ketiga mengenai usaha dalam persekutuan ini.
  3. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)
    Dalam pasal 19 WvK (KUHD) persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau lebih secara tanggung-menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang kepada pihak lain yan gmerupakan sekutu komanditer  yang bertanggungjawab sebatas sampai pada jumlah uang yang dimasukkan.

Sumber : https://nisachoi.blog.uns.ac.id/seva-mobil-bekas/

 

Pada awal orde baru

Pada awal orde baru

Pada awal orde baru
Pada awal orde baru

Pada awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.
Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.
Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Sumber : https://dolanyok.com/seva-mobil-bekas/

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :
a)Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
b)Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%.
c)Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain.

Sumber : https://newsinfilm.com/seva-mobil-bekas/

Minal Aidin Wal Faidzin

Minal Aidin Wal Faidzin

Minal Aidin Wal Faidzin
Minal Aidin Wal Faidzin

Ucapan minal ‘aidin wal faizin adalah salah satu ungkapan yang seringkali diucapkan pada hari raya fithri. Sama sekali tidak bersumber dari sunnah nabi, melainkan merupakan ‘urf (kebiasaan) yang ada di suatu masyarakat.

Sering kali kita salah kaprah mengartikan ucapan tersebut, karena biasanya diikuti dengan “mohon maaf lahir dan batin”. Jadi seolah-olah minal ‘aidin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Padahal arti sesungguhnya bukan itu.

Kata minal aidin wal faizin itu sebenarnya sebuah ungkapan harapan atau doa. Tapi masih ada penggalan yang terlewat. Seharusnya lafadz lengkapnya adalah

ja’alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin

artinya: semoga Allah menjadikan kami dan anda sebagai orang-orang yang kembali dan beruntung (menang).

Makna yang terkandung di dalamnya sebuah harapan agar Ramadhan yang telah kita jalani benar-benar bernilai iman dan ihtisab, sehingga kita saling mendoakan agar dikembalikan kepada kesucian, dalam arti bersih dari dosa-dosa.

Makna Kembali (aidin) adalah kembali seperti awal mula kita dilahirkan oleh ibu kita masing-masing, putih, bersih tanpa dosa.

Sedangkan makna faizin adalah menjadi orang yang menang atau beruntung. Menang karena berhasil mengalahkan hawa nafsu, sedangkan beruntung karena mendapatkan pahala yang berkali lipat dan dimusnahkan semua dosa.

Di setiap negeri muslim, ungkapan-ungkapan ini bisa saja sangat berbeda, tergantung kreatifitas masyarakatnya sendiri.

Namun bila tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan berarti memberikan ucapan yang semikian menjadi terlarang atau haram. Sebab umumnya para ulama mengatakan bahwa masalah ini tidak termasuk perkara ritual ubudiyah, sehingga tidak ada larangan untuk mengungkapkan perasaan dengan gaya bahasa kita masing-masing.

 

Sumber : https://bingkis.co.id/driving-school-classics-apk/

Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan

Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan

Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan
Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan

§ Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi angota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota Berne Convention for the Protection of Literaty and Artistic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda
§ Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.
§ Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundangkan UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.
§ 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.
§ Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.
§ Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan intansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.
§ 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
§ Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman.
§ Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.
§ 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.
§ Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).
§ Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.
§ Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru dibidang HKI yaitu : (1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
§ Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.
§ Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004.

Baca Juga :