Posted in: Umum

Asas Konkrit (Visual)

Asas Konkrit (Visual)

Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual-beli, si pembeli menyerahkan uang/uang panjer.

Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasikan atau diberi ujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang dikehendaki (simbol, benda yang magis).

Di samping itu, asas-asas hukum yang diperlukan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibedakan ke dalam :

  1. Asas hukum yang menentukan politik.
  2. Asas hukum yang menyangkut proses pembentukan peraturan perundang-undangan (proses legislasi).
  3. Asas hukum yang menyangkut aspek-aspek formal/struktural/organisatoris dari tata hukum nasional.
  4. Asas hukum yang menentukan ciri dan jiwa tata hukum nasional.
  5. Asas hukum yang menyangkut subtansi peraturan perundang-undangan.

Itulah inti dari asas-asas yang akan mendasari terbentuknya suatu hukum, 5 asas pokok itulah yang menjadi sari pati pembentukan hukum atau istilah lainnya yakni asas universal.

Oleh karena asas hukum yang bukan universal dipengaruhi oleh tempat dan waktu, maka asas hukum pada suatu negara itu berbeda.

Secara rinci asas hukum Nasional di Indonesia antara lain :

  1. Asas manfaat : segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi peningkatan kesejateraan masyarakat dan bagi pengembangan pribadi warga negara.
  2. Asas usaha bersama dan kekeluargaan : bahwa usaha mencapai cita-cita dan aspirasi-aspirassi bangsa harus merupakan usaha bersama dari bangsa dan seluruh rakyat yang dilakukan secara gotong-royong dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
  3. Asas demokrasi : demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempu jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
  4. Asas adil dan merata : bahwa hasil-hasil materil dan spiritual yang dicapai dalam pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh bangsa dan bahwa tiap-tiap warga negara berhak menikmati hasil-hasil pembangunan yang layak diperlukan bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya yang diberikannya kepada bangsa dan negara.
  5. Asas perikehidupan dalam keseimbangan : keseimbangan antara kepentingan-kepentingan, yaitu antara kepentingan duniawi dan akhirat, antara kepentingan materiil dan spiritual, antara kepentingan jiwa dan raga, antara kepentingan individu dan masyarakat, antara kepentingan nasional dan internasional.
  6. Asas kesadaran hukum : setiap warga negara Indonesia selalu sadar dan taat pada hukum, dan mewajibkan negara menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
  7. Asas kepercayaan pada diri sendiri : yaitu perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Dalam pengertian kesatuan politik tercakup pengertian bahwa seluruh kepulauan nusantara merupakan satu kesatuan hukum, hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional.

Sumber: https://carbomark.org/